UU NO 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

20 May 2011  Id, No Comments

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 14 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  a.   bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

  1. bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatkan kesejahteraan rakyat;
  1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;
  1. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil-guna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang;

Mengingat :   1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).

Menetapkan :    UNDANG-UNDANG TTG LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.    Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;

2.    Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

  1. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas;
  2. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
  3. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi;
  4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
  5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
  6. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
  7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
  8. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, untuk angkutan orang maupun barang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

 

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasar-kan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluarga-an, adil danmerata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

 

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh plosok wilayah daratan. Untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

 

BAB III

 

P E M B I N A A N

Pasal 4

(1)   Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

(2)   Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 5

(1)   Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB IV

PRASARANA

 

Bagian Pertama

Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 6

 

(1)   Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air.

(2)   Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

 

Bagian Kedua

Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan

Pasal 7

 

(1)   Untuk pengaturan penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.

(2)   Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 8

 

(1)   Untuk keselamatan, keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakaian jalan, jalan wajib dilengkapi dengan:

  1. rambu-rambu;
  2. marka jalan;
  3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  4. alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;
  5. alat penimbangan;
  6. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) duatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian ketiga

Terminal

 

Pasal 9

 

(1)   Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal;

(2)   Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia;

(3)   Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemerintah;

(4)   Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 10

 

(1)   Pada terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang;

(2)   Kegiatan usaha penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia;

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Untuk Umum

 

Pasal 11

 

(1)   Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum;

(2)   Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia;

(3)   Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dal;am ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB V

K E N D A R A A A N

 

Bagian Pertama

Persyaratan Teknis dan Lain Jalan

Kendaraan Bermotor

Pasal 12

 

(1)   Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jelas serta sesuai dengan kelas jalan yang diatur;

(2)   Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan yang khusus dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimport, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

Pengujian Kendaraan Bermotor

 

 

Pasal 13

 

(1)   Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji;

(2)   Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala;

(3)   Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti;

(4)   Persyaratan tata cara pengujian, masa berlaku, dan masa pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Kendaraan Bermotor

 

Pasal 14

 

(1)   Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan;

(2)   Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor;

(3)   Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Keempat

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

 

Pasal 15

 

(1)   Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor;

(2)   Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

Bagian Kelima

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

 

Pasal 16

 

(1)   Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

(2)   Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
  2. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan.

(3)   Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Keenam

Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor

 

Pasal 17

 

(1)   Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan;

(2)   Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB VI

PENGEMUDI

 

Pasal 18

 

(1)   Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi;

(2)   Penggolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara memperoleh surat izin mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 19

 

(1)   Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama sekali pada setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi;

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penggantian Pengemudi

 

 

Pasal 20

 

(1)   Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;

(2)   Ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB VII

LALU LINTAS

 

Bagian Pertama

Tata Cara Berlalu Lintas

 

Pasal 21

 

(1)   Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri;

(2)   Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3)   Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 22

 

(1)   Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

  1. rekayasa dan manajemen lalu lintas;
  2. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor;
  3. berhenti dan parkir;
  4. penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar;
  5. tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
  6. tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
  7. prilaku pengemudi terhadap pejalan kaki;
  8. penetapan muatan sumbu lurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan;
  9. tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
  10. penetapan larangan penggunaan jalan;
  11. penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

 

(1)   Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

  1. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
  2. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
  3. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  4. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendara-an bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara pengangkut orang, tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain;
  5. memakai sabuk keselamatan bagi pengemu-di kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan menggunakan helem bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;

(2)   Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helem;

 

Pasal 24

 

(1)   Untuk keselamatan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:

  1. berprilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
  2. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukan-nya.

(2)   Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

 

Bagian Kedua

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 25

 

(1)   Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

(2)   Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian Ketiga

Pejalan Kaki

 

Pasal 26

 

(1)   Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki;

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian Keempat

Kecelakaan Lalu Lintas

 

Pasal 27

 

(1)   Pengemudi kendaraan bermotor yangyang terlibat peristiwa kecelakaan lalu olintas, wajib:

  1. menghentikan kendaraannya;
  2. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
  3. melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara republik indonesia terdekat;

(2)   Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena kendaraan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

 

Pasal 28

 

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal:

  1. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan;
  2. disebabkan prilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
  3. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

 

Pasal 30

 

(1)   Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha/angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikan;

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.

 

Pasal 31

 

(1)   Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan keoada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman;

(2)   Apabila terjadi cedra terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

 

Bagian Kelima

Asuransi

 

Pasal 32

 

(1)   Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan;

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

 

(1)   Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan;

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB VIII

ANGKUTAN

 

Bagian Pertama

Angkutan Orang dan Barang

 

Pasal 34

 

(1)   Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang;

(2)   Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang;

(3)   Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 35

 

Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

 

Bagian Kedua

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum

 

Pasal 36

 

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

  1. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari satu kota ke kota lain;
  2. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan;
  3. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan;
  4. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

Pasal 37

 

(1)   Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek;

(2)   Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam jaringan trayek;

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 38

 

(1)   Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan pariwisata, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini;

(2)   Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian Ketiga

Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum

 

Pasal 39

 

(1)   Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu;

(2)   Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

 

Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengusahaan

 

Pasal 41

(1)   Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia;

(2)   Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin;

(3)   Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

T a r i f

 

Pasal 42

 

Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh Pemerintah.

 

Bagian Keenam

Tanggungjawab Pengangkut

 

Pasal 43

 

(1)   Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang;

(2)   Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Pasal 44

 

Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 45

 

(1)   Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan;

(2)   Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.

(3)   Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati;

(4)   Tanggung jawab penusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan/atau penerima barang.

 

Pasal 46

 

(1)   Pengusaha angkutan umum wajib meng-asuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

 

Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut, apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 48

 

(1)   Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang, yang tidak mengambil barangnya, ditempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati;

(2)   Pengirim dan/atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilunasi;

(3)   Barang yang tidak diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari waktu tertentu, dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IX

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BAGI

PENDERITA CACAT

 

Pasal 49

 

(1)   Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB X

DAMPAK LINGKUNGAN

 

Pasal 50

 

(1)   Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan;

(2)   Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan/atau pengemudi kendaraan bermotor, wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diakibatkan oleh peoperasian kendaraannya;

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

 

(1)   Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah;

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PENYIDIKAN

 

Pasal 52

 

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal:

  1. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  2. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;
  3. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  4. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  5. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

 

Pasal 53

 

(1)   Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

(2)   Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

  1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkendaraan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  2. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  3. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  4. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
  5. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
  6. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
  7. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  8. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

(3)   Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

 

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurugan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

 

Pasal 55

 

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukkan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

 

Pasal 56

 

(1)   Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

(2)   Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57

 

(1)  Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

(2)   Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti nomor kendaraan bermotor, atau beda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 58

 

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalaa Pasal 17 (ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tringginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59

 

(1)   Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

(2)   Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

 

Pasal 60

 

(1)   Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

(2)   Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61

 

(1)   Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

(2)   Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helem pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

(3)   Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helem pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62

 

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

 

Pasal 63

 

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak dapat menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

 

Pasal 64

 

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

 

Pasal 65

 

Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

 

Pasal 66

 

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 67

 

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 68

 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.

Pasal 70

(1)  Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan:

  1. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1);
  2. Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.

(2)   Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka aktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 69

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkannya terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 70

(1)    Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan,

  1. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, b, Pasal 85 ayat  (3), Pasal 89 ayat (1) dan  Pasal 90 ayat (1);
  2. Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.

(2)    Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 71

 

Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai:

  1. kendaraan bermotor Angkutan Bersenjata Republik Indonesia;
  2. penggunaan jalan untuk kelancaran:
    1. pengantaran jenazah;
    2. kendaraan pemadam kebakaran, yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran;
    3. Kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
    4. Ambulans mengangkut orang sakit;
    5. Konvoi, pawai, kendaraan orang cacat;
    6. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 72

 

Pada tanggal mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan Umdang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan setiap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

 

 

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 73

 

Pada saat mulai berlakunya Undang_Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 74

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Undang_Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  : Jakarta

Pada tanggal  : 12 Mei 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

SOEHARTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1992

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

 

U M U M

 

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, terletak memanjang digaris khatulistiwa, diantara dua benua dan dua samudera, oleh karena itu mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagai pengamalan pancasila, Transportasi memiliki posisi yang pentung dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hall ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Trasportasi merupakan sarana yang sangat pentuing dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.

Pentingya Trasnportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh [pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar Negeri.

Disamping itu Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya.

Menyadari peranan Transportasi, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu sistem Transportasi Nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa Transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan Lalu Lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai karakterstik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda Transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrsikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metoda sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, disamping harus ditata dengan moda transportasi laut dan udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan prkeretaapian, angkutan sungai danau dan penyeberangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tetap, serasi, seimbang, terpadu dan sinergetik antara satu dengan lainnya.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudfkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu Undang-undang yang utuh.

Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai hak , kewajiban serta tanggung jawab para penyidik jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.Disamping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuklebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, dengan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan raya, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Pengaturan mengenai prasarana perhubungan darat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, tetap berlaku mengingat masih dapat menampung perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini diatur hal-hal yang bersifat pokok sedangkan yang bersifat pokok sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dalam pengertian barang meliputi barang yang bersifat gas, cair, padat termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Angka 3

Simpul meliputi terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara.
Ruang kegiatan antara lain berupa kawasan pemukiman industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya.
Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi gerak kendaraan, orang, dan hewan. Wujud dari ruang lalu lintas jalan dapat berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan, dan lain-lain.

Angka 4

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, ditetapkan pengertian jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang selanjutnya ditetapkan pula pengertian jalan umum dan jalan khusus.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan jalan adalh dalam pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Berdasarkan hal tersebut maka dalam Undang-undang ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
Dalam hal suatu ruas jalan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh pemilik dinyatakan terbuka bagi lalu lintas umum, maka terhadap ruas jalan tersebut berlaku peraturan perundang-undangan mengenai jalan dan undang-undang ini.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud kendaraan tidak bermotor dalam ketentuan ini adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

Angka 7

Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya.
Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disewakan kepada orang lain baik dengan maupun tanpa pengemudi, selama jangka waktu tertentu.

Kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk dalam pengertian kendaraan umum.

Mobil belajar untuk sekolah mengemudi termasuk juga dalam pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu dipergunakan untuk belajar.

Angka 10

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud dengan:

  1. asas manfaat yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara.
  2. asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha angkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan;
  3. asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
  4. asas keseimbangan yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
  5. asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
  6. asas keterpaduan yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi baik intra maupun antarmoda transportasi;
  7. asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada Hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
  8. asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan mampu memadukan moda transportasi lainnya dalam ketentuan ini adalah kemampuan moda lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan moda transportasi perkeretaapian, laut dan udara satu dengan lainnya, antara lain dengan menghubungkan dan mendinamisasikan antar terminal atau simpul-simpul lainnya dengan ruang kegiatan.
Mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan mengandung pengertian bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan sampai ke seluruh pelosok wilayah daratan baik melalui prasarana lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri atau merupakan keterpaduan dengan lintas sungai atau danau maupun keterpaduan dengan moda transportasi perkeretaapian, laut dan udara.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengertian dikuasai oleh Negara adalah bahwa Negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Perwujudan pembinaan tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Aspek pengaturan mencakup perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain berupa persyaratan keselamatan, perizinan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Aspek pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam pengertian memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hubungan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mencapainya tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
Dengan ditetapkannya jaringan transportasi jalan, akan terwujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan perkeretaapian, angkitan sungai dan danau yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan, maupun antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara, yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dalam satu kesatuan sistem transportasi.

Ayat (2)

Pengertian fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan.
Pengertian peranan adalah tingkat hubungan antarsimpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan dalam jaringan antarkota, kota dan pedesaan menurut hirarkinya masing-masing.

Pengertian kapasitas lalu lintas adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut, dan kecepatan kendaraan.

Pengertian kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas. Muatan sumbu terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan.
Karakteristik lalu lintas adalah kondisi tingkat kepadatan arus lalu lintas pada waktu-waktu tertentu menurut jenis, ukuran dan daya angkut kendaraan.

Dalam penetapan jaringan transportasi jalan selain mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, juga memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

 Pasal 7

Ayat (1)

Pembagian dan penetapan jalan dalam beberapa kelas dimaksudkan juga agar mencapai hasilguna dan dayaguna secara optimal. Pembagian dan penetapan jalan dalam beberapa kelas tersebut didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat (MST) kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan mengenai kelengkapan jalan ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta untuk mencapai hasilguna dan dayaguna dalam pemanfaatan jalan untuk lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Huruf a

Pengertian rambu-rambu adalah salah satu alat pelengkap jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan pertunjuk bagi pemakai jalan.

Huruf b

Pengertian marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan daerah kepentingan lalu lintas.

Huruf c

Pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan, persilangan sebidang ataupun pada arus jalan.

Huruf d

Pengertian alat pengendali adalah alat tertentu yang berfungsi antara lain untuk mengendalikan kecepatan, ukuran dan beban muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu.

Pengertian alat pengaman pemakai jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan misalnya pagar pengaman jalan dan delinator.

Huruf e

Pengertian alat pengawasan dan pengamananjalan adalah alat tertentu yang diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan.

Huruf f

Pengertian fasilitas pendukung dimaksud mencakup antara lain fasilitas pejalan kaki, parkir dan halte.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengertian tempat-tempat tertentu dalam ketentuan ini adalah merupakan suatu kawasan yang memiliki batas tertentu.
Pada hakikatnya terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Sesuai dengan fungsi tersebut maka dalam pembangunan terminal perlu mempertimbangkan antara lain lokasi, tata ruang, kapasitas, kepadatan lalu lintas dan keterpaduan dengan moda transportasi lain.

Ayat (2)

Pembangunan terminal pada hakikatnya dilaksanakan oleh Pemerintah, namun dapat pula diberikan kesempatan kepada badan hukum Indonesia untuk ikut berperanserta.

Ayat (3)

Penyelenggaraan terminal yang merupakan pelayanan umum dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah yang didirikan untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kegiatan usaha penunjang dalam ketentuan ini antara lain dapat berupa usaha pertokoan, restoran, perkantoran sepanjang usaha penunjang tersebut tidak mengganggu fungsi pokok dari terminal.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berperan serta dalam kegiatan usaha penunjang terminal dalam rangka memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

 Pasal 11

Ayat (1)

Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir.

Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran pertokoan dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum maka usaha ini terbuka bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian dioperasikan di jalan adalah kendaraan yang sedang berjalan atau yang berhenti di jalan.
Pengertian sesuai dengan peruntukannya adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan peruntukkannya.
Pengertian persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.
Pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditetapkan sebagai kendaraan bermotor.
Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. Misalnya kendaraan bermotor derek, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor untuk angkutan barang berbahaya dan beracun, dan kendaraan bermotor pencampur beton, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply